LENI WIDYAWATI
200741500069
PRODY.Pendidikan Biologi II-B
Cerita unik dalam dunia pendidikan kita
Korupsi Pendidikan Dilakukan Berjamaah dan Sistemik
Kamis, 22 Mei 2008 00:56:21 - oleh : admin
Pendidikan di Indonesia sangat mahal? wajar karena maraknya praktik korupsi pendidikan yang terjadi dilakukan secara berjamaah dan sistemik.
Penilaian ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), mengamati kasus-kasus korupsi pendidikan yang semakin lama semakin marak. ''Korupsi terjadi di semua tingkatan dari Depdiknas, dinas pendidikan, hingga sekolah,'' kata Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Ade Irawan.
Ia mengatakan tindakan korupsi sistemik itu mulai dari penerapan strategi pembiayaan didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara.
''Untuk menghilangkan korupsi di sektor pendidikan harus dilakukan, dengan cara mendorong partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan,'' katanya.
Ia mengemukakan selama 2007, orang tua murid tingkat sekolah dasar, menanggung biaya pendidikan anaknya yang rata-rata sebesar Rp 4,7 juta. Dana sebesar Rp 4,7 juta tersebut, untuk biaya tidak langsung sebesar Rp 3,2 juta, seperti untuk biaya membeli buku, alat-alat tulis, serta les privat di luar. ''Padahal anggaran dana untuk BOS buku itu Rp 900 miliar, yang berarti setiap siswa mendapatkan Rp 254 ribu/tahun, tapi kenyataannya biaya yang dikeluarkan orang tua untuk sekolah terus meningkat,'' keluh Ade.
Kemudian, biaya pungutan sekolah sebesar Rp 1,5 juta, dan pungutan paling sering terjadi adalah, pembayaran lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket yang kemudian diikuti uang infak, penerimaan siswa baru dan uang bangunan sekolah.
Pengeluaran terbesar dikeluarkan untuk pungutan kursus di sekolah Rp 311 ribu, kemudian diikuti oleh buku ajar, bangunan serta LKS dan buku paket masing-masing sebesar Rp 145 ribu, Rp 140 ribu dan Rp 123 ribu.
''Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, ternyata masih terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang dan uang perpisahan murid, guru dan kepala sekolah,'' katanya.
Ia mengatakan gejala beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua, semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Disebutkan, besaran biaya Rp 4,7 juta untuk pendidikan itu, merupakan hasil penelitian ICW pada orang tua murid di lima daerah, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Garut, Kota Padang dan Kota Banjarmasin. ''Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan wajib belajar jangan hanya didasarkan pada kepentingan proyek, karena bisa menimbulkan korupsi,'' katanya.
Sumber: Republika Online
http://www.republika.co.id
M Djufri Kembangkan Pendidikan di Daerah Terpencil
Oleh : Bin Slamet
KabarIndonesia - Berbicara masalah pendidikan memang sangat menarik disimak. Ada yang pro dan kontra terhadap masalah pendidikan, dan hal yang sangat menarik adalah masalah anggaran pendidikan, dimana alokasi 20 persen APBN / APBD saat ini masih menjadi impian di siang bolong.
Oleh sebab itu, perkembangan dunia pendidikan mulai dari pusat hingga pelosok masih menjadi ‘PR’ buat pemimpin di republik ini. Bahkan dengan adanya kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah, notabene telah menambah beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Problem itulah yang saat ini perlu disikapi dan dicarikan solusi yang terbaik guna mendidik dan mencetak generasi bangsa yang handal dan berkualitas.
Terlepas dari fenomena tersebut, tak membuat surut sosok pendidik yang bertangan dingin dan berjiwa kreatif. Dia adalah Muh Djufri S, A.Ma.Pd, dengan berbekal pengalaman dan kreatifitasnya dalam mengelola pendidikan di daerah terpencil selalu berjiwa besar dan optimis dapat memberikan yang terbaik bagi pengembangan dunia pendidikan di daerahnya.
Muh Djufri dinilai sukses dalam mengembang amanah menjadi nakhoda di SDN 135 Rampoang Malangke. Pasalnya sejak dilantik pada tanggal 29 Mei 2006 silam oleh Bupati Luwu Utara HM Luthfi A Mutty, telah mengukir banyak prestasi di sekolahnya. Di antaranya yaitu Juara I Tingkat Kabupaten Lomba Sanggar Seni, Juara I Putri Catur Tingkat Kecamatan Malangke, Juara III Catur Putri Tingkat Kabupaten Luwu Utara pada Porseni tahun 2008 lalu. Kendatipun telah banyak mengukir prestasi di sekolahnya, sosok M Djufri tidak pernah merasa puas, jiwa kreatif yang tertanam di lubuk hatinya untuk mengembangkan pendidikan terus dilakukan.
Alhasil di tengah gencarnya sekolah membuka dan mencari peluang untuk membuka kelas jauh SMP, M Djufri juga telah ambil bagian bahkan untuk saat ini kelas jauh SMP yang diprogramkan sudah memiliki siswa hingga kelas II. Jadi Program pemerintah kabupaten Luwu Utara untuk mendirikan SMP Satu Atap di SDN 135 Rampoang adalah hal yang sangat tepat, karena nantinya setelah SMP ini telah terbangun langsung mempunyai siswa dan siswi.
Terobosan inilah yang patut dicontoh oleh nakhoda sekolah lain, dan kalau sudah melakukan hal serupa dan untuk lebih memajukan pendidikan adalah meningkatkan kinerja. Selain pedli terhadap perkembangan pendidikan di daerah terpencil.
Sosok M Djufri ini rupanya juga peduli terhadap tata lingkungan dan kesehatan sekolah. Buktinya sekolah yang dipimpinnya saat ini adalah satu-satunya sekolah mempunyai UKS di SDN se kecamatan Malangke yang dibina langsung oleh Ny Nurjannah yang juga pendamping hidup M Djufri, Selain UKS, pembanahan yang dilakukan oleh seluruh komponen di sekolah tersebut adalah penataan lingkungan sekolah yang bersih.
Hal yang patut dicontoh dalam pengembangan program pendidikan khususnya di SD yakni penerapan bidang Studi bahasa Inggris di sekolah. M Djufri beralasan bahasa inggris sangat penting dikenalkan bagi murid SD.
“Ini bukan mengikuti trend, tapi sudah merupakan kebutuhan. Sekarang ini di zaman yang serba modern teknologi yang hadir di hadapan kita menggunakan bahasa inggris, jadi kalau murid SD sudah kita kenalkan dengan bahasa inggris, maka mereka setidaknya mengerti maksud teknologi tersebut, seperti HP dan Komputer,” jelasnya saat menerima kunjungan redaksi Inspirasi beberapa waktu lalu.
Di akhir perbincangan dengan redaksi, M Djufri sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan alokasi anggaran untuk membangun 3 RKB di sekolahnya. Karena memang hingga saat ini sekolah yang dibangun pada tahun 1982 hanya terdiri 3 RKB, 3 RKB lainnya adalah bangunan swadaya masyarakat yang sifatnya masih darurat.
www.kabarindonesia.com
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar